Sorong, realitapapua.com – Bagi nelayan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pergi melaut bukan sekadar persoalan menebar jaring di tengah samudera. Perjuangan sejati justru dimulai dari perhitungan biaya operasional yang membengkak, perjuangan menjaga mutu hasil tangkapan, hingga ketidakpastian harga jual di pasaran.
Gambaran nyata itu dirasakan oleh Lajusto, seorang nelayan lokal Sorong. Untuk satu kali trip mengangkut ikan selama 5 hingga 7 hari dengan jarak tempuh mencapai 90–95 mil laut, ia harus mengantongi sedikitnya 400 liter Bahan Bakar Minyak (BBM).
Besarnya konsumsi BBM membuat komponen biaya operasional membengkak. Situasi ini kian pelik ketika hasil tangkapan melimpah, namun harga jual ikan di pendaratan justru anjlok.
Nelayan tetap harus menanggung biaya bahan bakar dan logistik yang sama. Oleh karena itu, ketersediaan BBM berharga terjangkau dan penanganan pascatangkap menjadi kunci kelangsungan hidup mereka.
Jaminan Akses BBM di Kampung Nelayan Merah Putih
Tantangan pasokan BBM ini menjadi salah satu fokus utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
KKP telah menjalin sinergi dengan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri dan PT Pertamina Patra Niaga untuk memastikan kemudahan akses serta keamanan pasokan BBM subsidi di titik-titik lokasi KNMP.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menegaskan bahwa KNMP dirancang bukan sekadar proyek fisik semata.
“Program KNMP ini tidak hanya membangun fisik dan pemberdayaan nelayan, namun juga memastikan keamanan dan ketertiban kawasan serta kemudahan akses bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan,” ujar Lotharia Latif.
Dalam skema kerja sama tersebut, KKP berperan menyuplai data kebutuhan nelayan dan mengusulkan titik SPBU Nelayan.
Sementara Pertamina Patra Niaga bertugas memverifikasi kelayakan lokasi serta menjamin pasokan BBM sesuai kuota pemerintah. Bagi nelayan jelajah seperti Lajusto, kepastian BBM adalah modal dasar sebelum kapal resmi lepas sandar.
Menjaga Mutu Ikan melalui Rantai Dingin
Tantangan melaut tak berhenti saat jaring terangkat. Menjaga kesegaran dan mutu ikan hingga sampai ke darat menjadi faktor krusial berikutnya.
Di sinilah peran ketersediaan es batu dan fasilitas rantai dingin (cold chain) menjadi sangat vital.
Tanpa fasilitas pendingin dan pendaratan yang memadai, kualitas ikan akan cepat menurun dan menggerus harga jual di tingkat konsumen. Oleh karena itu, pengembangan KNMP di Sorong diarahkan agar tidak berhenti pada bangunan fisik, tetapi juga menyediakan operasional pendaratan serta penyimpanan es yang terintegrasi.
Di Kota Sorong sendiri, Kelurahan Tanjung Kasuari masuk dalam daftar sembilan lokasi pengembangan KNMP bersama Rufei, Doom Barat, Remu Selatan, Doom Timur, Raam, Soop, Malawei, dan Saoka.
Pemerintah Kota Sorong melaporkan bahwa sebagian besar pengerjaan fisik proyek telah berjalan. Khusus di Saoka, Pemkot masih menempuh pendekatan musyawarah dengan masyarakat dan tokoh adat setempat untuk menyelesaikan dinamika penolakan lahan.
Wakil Wali Kota Sorong, Anshar Karim, menyatakan komitmennya dalam mengawal percepatan program ini demi ketahanan pangan daerah.
“Pemerintah Kota Sorong terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan dan ketahanan pangan di daerah,” tegas Anshar.
Konektivitas Ekosistem: Dari BBM hingga Koperasi dan Pasar
Penguatan infrastruktur KNMP kini mulai didorong ke arah pengelolaan ekonomi yang berkesinambungan. KKP menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, serta BUMN untuk mengintegrasikan KNMP ke dalam rantai pasok industri.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa infrastruktur KNMP akan dihubungkan langsung dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang bertindak sebagai penyerap (offtaker) hasil tangkapan nelayan.
“KNMP ini bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, salah satunya yang akan menjadi offtaker hasil tangkapan nelayan, karena infrastrukturnya sudah kami siapkan,” kata Trenggono.
Guna memastikan pengelolaan yang profesional, PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) ditunjuk untuk mendampingi koperasi dalam penyusunan rencana bisnis, tata kelola operasional, hingga perluasan akses pasar.
Pembangunan KNMP yang ditargetkan terus berlanjut hingga 2029 di seluruh Indonesia menjadi taruhan besar bagi kesejahteraan nelayan Sorong. Keberhasilan program ini di lapangan tidak diukur dari megahnya fasilitas di darat, melainkan sejauh mana ekosistem pendukungnya—mulai dari kemudahan BBM, penyediaan es, fasilitas pendaratan, hingga kepastian pasar—dapat berjalan saling terhubung.
( Redaksi)
