JAKARTA, REALITAPAPUA – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua), Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, atau yang akrab disapa Billy Mambrasar, jadi narasumber utama dalam menyusun strategi perdamaian di Papua, dalam sebuah Rapat Koordinasi Nasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, dengan tema “Optimalisasi Peran Media sebagai Strategi Perdamaian di Papua”, di Jakarta, Rabu (7/10).
Selain Billy, acara tersebut juga menghadirkan Kepala Pusat Analis Intelijen Pertahanan: Brigjen TNI Efran Gunawan, Kepala Pusat Komunikasi dan Dukungan Intelijen Pertahanan: Laksma TNI Azwan Yusuf serta sejumlah narasumber dari lintas kementerian dan lembaga, seperti Pakar Sains Perilaku Kementerian Komunikasi dan Digital, Ignatius Untung Sumarsono, dan Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, serta Dewan Pengawas TVRI.
Dalam paparannya strateginya, Billy menyampaikan persoalan Papua saat ini tidak dapat dilihat semata-mata dari perspektif keamanan. Menurutnya, isu sumber daya, pembangunan, kesenjangan sosial, hingga akses masyarakat terhadap kesejahteraan juga menjadi bagian penting yang perlu dijawab.
“Komunikasi politik di Papua tidak boleh berhenti pada narasi, tetapi harus terhubung dengan kesejahteraan masyarakat. Kita perlu mendengar persoalan, menghadirkan solusi nyata, dan menjelaskan hasilnya secara terbuka,” ujar Billy.
Billy menekankan bahwa media sosial dapat menjadi salah satu infrastruktur untuk membangun kembali kepercayaan publik. Untuk itu, ia memperkenalkan pendekatan Listen–Fix–Explain, mendengar persoalan masyarakat, menghadirkan respons atau solusi, kemudian menjelaskan secara terbuka apa yang telah dilakukan.
“Pada akhirnya, kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui apa yang kita sampaikan, tetapi melalui apa yang kita kerjakan,” lanjutnya.
Sebagai bagian dari pendekatan tersebut, Billy mengusulkan pembentukan Papua Digital Listening and Response Center, untuk memperkuat kemampuan pemerintah merespons persoalan masyarakat yang berkembang di ruang digital.
Ia juga mendorong pembentukan Papua Creative Peace Network, yang melibatkan kreator, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lokal untuk membangun komunikasi yang lebih humanis, partisipatif, serta dekat dengan kehidupan masyarakat Papua.
Menurut Billy, pendekatan komunikasi seperti ini membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, media, tokoh masyarakat, serta kreator lokal. Kolaborasi ini penting agar komunikasi publik menjadi bagian dari proses membangun kepercayaan dan merespons kebutuhan masyarakat.
“Kalau masyarakat merasa didengar, melihat persoalannya direspons, dan mengetahui apa yang sudah dikerjakan, maka komunikasi bisa menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan. Dari situlah perdamaian bisa diperkuat,” pungkas Billy.
Melalui Rakornas tersebut, Billy menegaskan bahwa pembangunan perdamaian di Papua membutuhkan ekosistem komunikasi yang inklusif, terbuka, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Media, pemerintah, dan masyarakat harus bergerak bersama agar komunikasi publik dapat menjadi bagian dari upaya membangun Papua yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan.
