Supiori, realitapapua.com – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kampung Doubo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Papua, terus didorong untuk memperkuat sarana perikanan lokal.
Langkah ini diambil guna membangun rantai usaha terintegrasi yang menghubungkan aktivitas nelayan langsung ke jaringan pasar.
Pengembangan kawasan ini menjadi krusial untuk menjawab tantangan ekonomi perikanan di wilayah kepulauan, khususnya terkait terbatasnya akses pasar dan tingginya biaya distribusi.
Melalui fasilitas yang tengah disiapkan, proses penanganan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil tangkapan diharapkan menjadi jauh lebih efisien.
Secara administratif, Doubo merupakan satu dari 10 kampung di Distrik Supiori Timur. Selama ini, jarak menuju pusat pasar dan keterbatasan sarana pendukung kerap menjadi kendala utama. Padahal, komoditas hasil tangkapan membutuhkan penanganan cepat demi menjaga mutu ikan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya ketersediaan infrastruktur penunjang bagi nelayan. Menurutnya, keterbatasan fasilitas sering memaksa nelayan menjual hasil tangkapan secara terburu-buru sebelum kualitasnya menurun.
“Maka, program-program prioritas dipercepat, antara lain pembangunan kampung nelayan yang ditargetkan mencapai 5.000 lokasi hingga akhir 2029,” ujar Zulkifli dalam rapat koordinasi di Jakarta, 15 September 2026.
Konsep KNMP sendiri mencakup sarana pendukung komprehensif, mulai dari tempat pendaratan kapal, tempat pelelangan ikan (TPI), cold storage, pabrik es, bengkel armada, hingga stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN).
Bagi Kampung Doubo, keterhubungan antar-fasilitas ini sangat krusial agar seluruh sarana berfungsi sebagai satu ekosistem usaha yang terpadu.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut menerapkan pendekatan kluster dalam pengembangan KNMP. Doubo diproyeksikan masuk dalam skema fasilitas penyangga maupun hub yang mengonsolidasikan hasil tangkapan sebelum didistribusikan ke sentra logistik menuju pasar regional hingga nasional.
Secara nasional, KKP mengejar target pembangunan 1.269 KNMP sepanjang tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis target tersebut dapat tercapai.
“Ya kita usahakan, kita masih punya waktu. Kita akan hitung. Satu pembangunan itu kan kira-kira butuh waktu sekitar tiga bulan,” kata Trenggono, 16 September 2026.
Trenggono menambahkan, program ini dijalankan dengan pendekatan bottom-up yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan. Asesmen lokasi juga mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi, potensi bisnis, infrastruktur pendukung, hingga risiko bencana.
Meski demikian, ketersediaan fasilitas fisik bukanlah satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Setelah pembangunan selesai, faktor kelembagaan ekonomi masyarakat, manajemen rantai dingin, pencatatan hasil tangkapan, dan konektivitas transportasi akan menjadi penentu utama operasional berkelanjutan.
Kehadiran KNMP Doubo diharapkan memberi fleksibilitas lebih bagi nelayan lokal dalam mengelola dan memasarkan hasil lautnya.
Kendati harga ikan tetap dipengaruhi dinamika pasokan dan permintaan pasar, transparansi progres pembangunan serta penguatan kapasitas masyarakat pesisir menjadi kunci agar investasi infrastruktur ini benar-benar berdampak pada kesejahteraan nelayan Supiori. ( Redaksi)
