Jayapura, realitapapua.com — Masyarakat adat Papua melalui Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar, dan Tokoh Adat Ondofolo Yanto Eluay, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh terhadap program-program pemerintah pusat, khususnya yang dicanangkan oleh Presiden. Namun, dalam sebuah pertemuan yang difasilitasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN), mereka menyampaikan sejumlah catatan penting agar program tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP),Nerlince Wamuar menekankan bahwa meskipun program pemerintah sangat didukung, implementasinya di Papua seringkali belum berjalan optimal. Ia menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat lokal, mulai dari tingkat kampung hingga tokoh perempuan dan tenaga kerja lokal.
“Kebutuhan anak-anak itu kan orang tua yang tahu,” ujarnya,
menegaskan bahwa program harus dibangun dari bawah (bottom-up), bukan dari atas (top-down), agar benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara langsung.
Senada dengan itu, Ondofolo Yanto Eluay menegaskan bahwa pemerintah harus selalu melibatkan tokoh adat dalam setiap pengambilan keputusan. “Mereka yang punya tanah, mereka yang punya masyarakat. Jadi, kalau ada program yang mau turun, mari bicara sama masyarakat,” tegasnya.
Ondofolo Yanto Eluay mengingatkan pemerintah akan peran krusial tokoh adat dalam sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI. Ia menegaskan bahwa para tokoh adat menyerahkan wilayah dan masyarakatnya menjadi bagian dari Indonesia.
Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah tidak mengabaikan peran mereka dan memberikan kebijakan khusus yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat adat.
“Masyarakat adat adalah pemilik sejati Tanah Papua,” pungkasnya,
menekankan pentingnya pelibatan mereka dalam setiap program, termasuk program Membangun Generasi (MBG).
Sementara itu Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Jermias Rontini, mengapresiasi inisiatif BIN dalam memfasilitasi pertemuan ini. Menurutnya, kolaborasi ini adalah wadah yang tepat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.
Ia menekankan bahwa kepolisian akan terus mengawal dan mengamankan program pro-rakyat dari pemerintah pusat.
Rontini juga menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam setiap program.
Ia berharap pertemuan seperti ini bisa rutin diadakan agar aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan tepat, dan kehadiran negara benar-benar bisa dirasakan hingga ke pelosok Papua.
( Redaksi)
