Jayapura,realitapapua.com – Pemerintah Provinsi Papua mengambil langkah tegas untuk mengatasi karut-marut pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayahnya. Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah akan segera membentuk Satgas Sapu Bersih Penyalahgunaan Migas guna memastikan distribusi BBM tepat sasaran dan bebas dari praktik ilegal.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua, Karsudi, menegaskan bahwa BBM merupakan komoditas strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Gangguan pada distribusinya dipastikan akan berdampak terhadap sektor ekonomi lainnya.
“Kondisi saat ini menunjukkan adanya indikasi kuat penyalahgunaan distribusi BBM. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan pengendalian yang terpadu,” ujar Karsudi dalam keterangannya kepada media. Selasa ( 07/ 04/ 2026)
Selama ini, pengawasan BBM di Papua dinilai masih bersifat parsial atau dilakukan sendiri-sendiri oleh instansi tertentu. Selain itu, Satgas yang ada sebelumnya hanya mencakup wilayah Kota Jayapura saja.
“Satgas yang baru ini akan kita perluas jangkauannya untuk seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Tujuannya jelas: efisiensi, efektivitas, dan ketertiban distribusi,” tambahnya.
Satgas Sapu Bersih ini akan memiliki struktur yang kuat untuk menjamin fungsi pengawasan berjalan maksimal melibatkan
Gubernur Papua. Dinas ESDM didukung penuh oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua beserta instansi terkait lainnya.
Karsudi memperingatkan bahwa setiap temuan yang mengarah pada tindak pidana akan langsung diserahkan kepada pihak kepolisian. “Jika dalam pelaksanaan tugas Satgas ditemukan indikasi penyalahgunaan yang bersifat pidana, itu menjadi urusan Polda Papua untuk menyelesaikannya secara hukum,” tegasnya.
Pemerintah mencium adanya modus
operandi di mana BBM subsidi ditimbun dan dijual kembali sebagai BBM non-subsidi (industri). Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat kecil, tetapi juga berdampak pada bocornya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Target kami jelas: tidak ada lagi antrean panjang, tidak ada lagi penimbunan, dan tidak ada lagi penyalahgunaan. Jika distribusi tertib, kami optimistis ini juga akan meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di wilayah Papua,” jelas Karsudi.
Terkait ketersediaan stok di tengah situasi geopolitik global, Karsudi meminta masyarakat tidak panik. Ia memastikan stok BBM di Papua dalam kondisi aman terkendali berdasarkan koordinasi dengan pihak Pertamina.
“Kami mohon dukungan masyarakat untuk memberikan informasi yang benar. Intinya, stok aman, dan tugas kami sekarang adalah memastikan BBM tersebut sampai ke tangan yang berhak,” pungkasnya. ( Redaksi)
