Jayapura,realitapapua.com.– Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Polri menyalurkan total 834,5 Ton Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara serentak di seluruh wilayah Papua Raya. Langkah ini ditegaskan sebagai upaya krusial untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Pelepasan distribusi ini dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo di Jayapura, didampingi oleh Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), H. Andi Amran Sulaiman.
Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menyatakan bahwa penyaluran beras SPHP merupakan implementasi dari perintah Presiden RI untuk memastikan bahan pokok tersedia dengan harga terjangkau bagi masyarakat, terutama saat momen Nataru.
“Ya. Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau ketika masyarakat merayakan perayaan Natal dan Tahun Baru,” ujar Komjen Dedi.
Ia juga menambahkan bahwa komitmen pemerintah tidak berhenti pada beras. “Tadi Pak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional juga sudah menyampaikan untuk mengirimkan juga MinyaKita ke Provinsi Papua,” ungkap Wakapolri.
Total 834,5 Ton beras SPHP akan didistribusikan ke enam (6) provinsi Papua Raya dengan rincian sebagai berikut , Papua 287 ton , Papua Pegunungan 160 ton, Papua Selatan 140 ton ,Papua Tengah 62 ton ,Papua Barat 128,5 ron dan Papua Barat Daya 57 ton Dengan jumlah Total 834,5 ton
Lebih lanjut, Polri menunjukkan komitmen jangka panjang untuk memperkuat logistik pangan di Papua. Atas perintah Kapolri, Polri akan turut membangun 10 gudang penyimpanan pada tahun 2026 untuk mendukung Bulog, di mana salah satunya direncanakan berada di Papua.
“Artinya bahwa stok tersedia, kemudian tempat penyimpanan gudang-gudang juga tersedia, sehingga masyarakat betul-betul dapat menjangkau harga baik beras SPHP maupun kebutuhan bahan pokok penting lainnya,” jelas Komjen Dedi.
Mengenai tantangan geografis dan keamanan di Papua, Wakapolri memastikan semua telah diperhitungkan. Kerja sama TNI-Polri dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan beras SPHP dapat menjangkau daerah terpencil, termasuk daerah yang rawan gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Semua sudah diperhitungkan. Untuk daerah-daerah yang rawan gangguan KKB, Polri bersama TNI dan pemerintah daerah pasti sudah memperhitungkan dan pertimbangan itu,” tegasnya.
Komjen Dedi menambahkan, jalur suplai tidak hanya mengandalkan jalur darat, tetapi juga jalur laut dan udara untuk distrik-distrik yang sulit diakses.
Sementara itu Mentan Andi Amran Sulaiman menyoroti keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan harga pangan. Ia menyebut ada fenomena yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia, yaitu terjadinya deflasi pangan saat musim paceklik (September, Oktober, November).
“Selama ini kita lihat pasti naik. Yang kedua bukan beras penyumbang inflasi,” kata Amran.
Menurutnya, hal ini adalah buah hasil kerja kolaborasi antara Kementan, Bapanas, TNI, dan Polri.
“Tidak mudah kita gerakkan. Sekali lagi atas nama petani mengucapkan terima kasih… kepada TNI Polri bahu membahu membantu rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Peningkatan kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat disebutnya sebagai poin penting yang telah dicapai dari kebijakan ketahanan pangan ini. Mentan juga mengapresiasi Polri atas inisiatif pembangunan gudang di Polres-Polres seluruh Papua Raya. ( Redaksi)
