Jayapura,realitapapua.com – Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Papua menggelar evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kehumasan di seluruh jajaran Polres. Dalam rapat yang digelar secara virtual dari Mapolda Papua, Kamis (20/11/2025), ditegaskan bahwa fungsi Humas Polri tidak boleh lagi sekadar menjadi tim dokumentasi, melainkan harus bertransformasi menjadi garda terdepan komunikasi publik yang strategis.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P., menyoroti pentingnya pemahaman karakteristik media sosial di era digital. Menurutnya, identitas yang dibawa oleh setiap akun satker adalah representasi Polri secara utuh, sehingga setiap narasi harus dikelola dengan hati-hati namun responsif.
Pentingnya “Golden Hour” dalam Krisis
Kombes Pol. Cahyo menekankan konsep Golden Hour atau momentum emas dalam penanganan informasi. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan dalam merespons isu atau mengklarifikasi berita bohong (hoaks) dapat berdampak fatal bagi situasi
“Kita harus melawan hoaks dengan memperkuat kinerja kehumasan dan kolaborasi di semua lini. Golden hour sangat menentukan; keterlambatan informasi dapat berdampak pada situasi keamanan,” tegas Kombes Pol. Cahyo.
Evaluasi dan Solusi Keterbatasan Alat
Dalam evaluasi tersebut, diakui adanya kendala teknis di lapangan, mulai dari keterbatasan gawai, kamera, drone, hingga jaringan internet. Namun, PS. Kaur Mitra AKP Sebastianus Amandus Anoith menegaskan bahwa keterbatasan sarana tidak boleh mematikan kreativitas.
Personel didorong untuk memanfaatkan tutorial yang tersedia guna menghasilkan konten yang humanis dan menarik meski dengan alat sederhana.
Sebagai solusi jangka panjang, Mabes Polri melalui Karo Multimedia telah menyetujui pelaksanaan pelatihan khusus bagi admin dan operator akun resmi yang rencananya akan digelar di Jayapura pada awal tahun depan.
Sementara itu, Kasubbid PID Kompol Nurjanah, S.Sos., M.M., mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Ia mendesak seluruh jajaran untuk segera memperbarui data dasar, profil satuan, dan struktur organisasi melalui sistem yang telah disediakan.
“Masih ada satker yang belum mengisi data. Hal ini krusial dan akan berdampak saat pemeriksaan atau ketika ada sengketa informasi dari masyarakat,” ujarnya.
Rapat ini bertujuan menyamakan standar komunikasi publik dan merumuskan strategi informasi yang efektif demi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri di Tanah Papua. ( Redaksi)
