Jayapura,realitapapua.com – Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Papua melalui Subdit II Ekonomi menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Horison Ultima Entrop, Kota Jayapura, Selasa (23/6/2026).
Diskusi terpumpun ini mengusung tema “Perkembangan Ekonomi Papua Tahun 2026 dan Dampaknya terhadap Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)”.
Agenda strategis ini menghadirkan lintas sektor mulai dari pakar ekonomi, pelaku UMKM, akademisi, mahasiswa, hingga insan pers. Mereka membedah berbagai isu krusial yang menghubungkan dinamika ekonomi dengan situasi keamanan di bumi cenderawasih, khususnya di ibu kota provinsi.
Kasubdit II Ekonomi Ditintelkam Polda Papua, AKBP Beddu Rahman, menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman publik sekaligus menjaring masukan konkret dari berbagai elemen masyarakat. Rekomendasi yang lahir dari diskusi ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam pemetaan kondisi ekonomi daerah.
“Ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dengan stabilitas keamanan. Jika situasi kamtibmas tidak terjamin, investor akan berpikir dua kali untuk masuk, dan itu bisa menghambat pertumbuhan ekonomi kita,” ujar AKBP Beddu Rahman.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif dari akademisi, jurnalis, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diharapkan mampu menghasilkan formula taktis bagi aparat keamanan serta pemerintah daerah untuk menjaga iklim investasi.
“Masukan yang kami peroleh hari ini akan menjadi acuan dalam menyusun langkah strategis ke depan. Harapannya, situasi kondusif di Papua, terutama Kota Jayapura, tetap terjaga agar aktivitas ekonomi warga berjalan lancar dan potensi gangguan keamanan bisa diminimalisir,” tegasnya.
Di tempat yang sama, pakar ekonomi Papua, Prof. Dr. Julius Ary Mollet, yang hadir sebagai narasumber mengapresiasi langkah inovatif korps bhayangkara. Menurutnya, peran kepolisian hari ini sudah bertransformasi tidak hanya menjaga hukum dan ketertiban, tetapi juga menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Mengingat kemiskinan masih menjadi tantangan utama pembangunan di Papua, Prof. Julius menekankan pentingnya penguatan program-program pemberdayaan ekonomi yang menyentuh langsung masyarakat bawah.
“Polisi tidak hanya mengurus keamanan, tetapi juga berkontribusi nyata mendukung ekonomi warga. Program-program stimulus UMKM dari pemerintah perlu mendapat pengawalan dan dukungan penuh dari institusi seperti kepolisian,” kata Prof. Julius.
Ia mencontohkan langkah nyata Polda Papua yang sebelumnya telah sukses menginisiasi program ketahanan pangan lewat budidaya tanaman jagung. Menurutnya, skema pemberdayaan serupa harus diperluas jangkauannya.
Lebih lanjut, Guru Besar ini mendorong agar program strategis nasional, seperti penyediaan makanan bergizi gratis, dapat ditangkap sebagai peluang emas bagi roda ekonomi lokal. Kebutuhan pasokan bahan baku yang masif seharusnya bisa dipasok oleh petani, peternak, dan pelaku usaha di Papua.
“Program makanan bergizi gratis ini membutuhkan pasokan pangan yang besar. Ini kesempatan bagi masyarakat Papua untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan mereka. Kuncinya ada pada pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Kendati demikian, Prof. Julius mengingatkan bahwa akselerasi kesejahteraan ini tidak bisa bertumpu pada satu pundak institusi saja.
“Polda Papua tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kepolisian, pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku UMKM, hingga LSM agar rantai pasok ekonomi dan pemberdayaan ini berjalan efektif serta berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. ( Redaksi)
