Jayapura,realitapapua.com – Polresta Jayapura Kota resmi menempatkan sejumlah personel di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melayani pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini diambil untuk mengawasi proses distribusi sekaligus mengurai kemacetan akibat antrean kendaraan yang mengular.
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol. Fredrickus Maclarimboen, menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan respons terhadap dinamika distribusi BBM di lapangan. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Pemerintah Kota Jayapura dan PT Pertamina, pasokan BBM bersubsidi khususnya Solar sebenarnya dalam kondisi aman dan mencukupi.
“Secara umum stoknya ada dan memadai. Bahkan pihak Pertamina menjamin bahwa pasokan BBM aman, setidaknya untuk satu bulan ke depan, dan akan terus dievaluasi. Namun, kendala yang kita hadapi selama ini adalah antrean kendaraan yang cukup panjang,” ujar Kombes Pol. Fredrickus. Kamis (09/07/2026)
Mempelajari Fenomena Antrean
Selain bertugas mengurai kemacetan dan menjaga ketertiban, kehadiran personel kepolisian di lapangan juga bertujuan untuk memetakan masalah utama dalam rantai distribusi tersebut.
“Kami menempatkan anggota untuk mengawasi sekaligus mempelajari fenomena ini. Kita ingin melihat di mana letak kendalanya, karena saat mengantre maupun dalam kondisi normal, BBM tetap habis. Ini yang akan menjadi bahan evaluasi bersama Pertamina dan Pemerintah Kota agar distribusi ke depan bisa lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Dari data dan informasi yang dihimpun di lapangan, salah satu faktor utama yang memicu panjangnya antrean di Kota Jayapura adalah melimpahnya kendaraan dari luar daerah. Banyak kendaraan dari Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom yang ikut mengonsumsi BBM subsidi di wilayah kota.
Kondisi ini dinilai menjadi beban tambahan yang cukup berat bagi SPBU di Kota Jayapura. Kapolresta menekankan pentingnya koordinasi lintas wilayah terkait pengawasan distribusi BBM di kedua kabupaten tetangga tersebut.
“Kalau semua kendaraan menumpuk dan ditampung di Kota Jayapura, tentu ini sangat mengganggu dan menjadi beban tersendiri bagi kota. Ke depan, ini akan menjadi poin penting yang harus dibahas bersama mengenai bagaimana sistem distribusi di wilayah Kabupaten Jayapura dan Keerom,” pungkasnya.
( Redaksi)
