Jayapura,realitapapua.com – Kepolisian Daerah (Polda) Papua mempertegas komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Pegunungan. Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh layanan publik, terutama sektor kesehatan dan pendidikan, dapat berjalan tanpa gangguan keamanan.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Stabilitas Keamanan Papua Pegunungan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Papua, Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, di Hotel Suni Abepura, Senin (23/2/2026).
Rapat ini dihadiri oleh Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (H.C.) John Tabo, M.B.A, jajaran TNI-Polri, serta para kepala daerah dari dua wilayah fokus, yakni Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang.
Gubernur John Tabo menegaskan bahwa keamanan di kedua wilayah tersebut bersifat integratif. Menurutnya, penanganan konflik atau gangguan keamanan tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Penanganan keamanan di Yahukimo dan Pegunungan Bintang harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tegas John Tabo.
Dalam arahannya, Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin menyoroti dampak nyata dari gangguan keamanan terhadap fasilitas dasar masyarakat. Ia mengaku prihatin saat mendengar adanya pelayanan medis yang terhenti akibat faktor keamanan.
“Saya sangat prihatin ketika tenaga medis terpaksa menghentikan pelayanan karena tidak merasa aman. Jika rumah sakit tidak berfungsi, maka masyarakat yang paling dirugikan,” ungkap Irjen Patrige.
Ia menginstruksikan agar hasil koordinasi ini segera diimplementasikan di lapangan. Ia tidak ingin kesepakatan hanya menjadi dokumen di atas meja, melainkan harus menjadi jaminan rasa aman bagi aparatur negara yang bertugas di daerah pelosok.
Senada dengan hal tersebut, Dir Intelkam sekaligus Plh. Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Jan Wynand Immanuel Makatita, menjelaskan bahwa Polri tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2020.
Strategi yang diusung mencakup:
Jaminan Keamanan: Mengawal jalannya roda pemerintahan dan pelayanan dasar.
Komunikasi Inklusif: Membangun dialog intensif dengan tokoh adat, tokoh agama, dan elemen masyarakat. Keberlanjutan Pembangunan: Memastikan proyek strategis nasional tetap berjalan demi kesejahteraan warga.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi titik balik penguatan keamanan di Papua Pegunungan, sehingga dinamika wilayah tidak lagi menghambat hak masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang layak. ( Redaksi)
