Jayapura,realitapapua.com – Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, meminta
pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah, gereja, dan masyarakat adat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.
Demikian pernyataan tersebut disampaikan Herlin Betrix Monim didepan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen TNI (Purn.) Trenggono, dan Wamendagri Rifka Haluk, usai meninjau Dapur MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, keterlibatan seluruh unsur tersebut menjadi kunci agar program berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Herlin mengatakan DPR Papua mendukung penuh setiap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia menilai selama ini pemerintah daerah belum dilibatkan secara optimal dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan Program MBG.
“Pada saat program berjalan, pemerintah daerah tidak pernah benar-benar dilibatkan. Tetapi ketika muncul persoalan, justru pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kampung yang harus berada di garis depan untuk menyelesaikan masalah,” ujar Herlin.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang seimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daerah sejak awal dinilai penting karena mereka lebih memahami kondisi sosial masyarakat serta pihak-pihak yang tepat untuk menjalankan program di lapangan.
Selain pemerintah daerah, Herlin juga menekankan pentingnya peran gereja dan masyarakat adat. Ia menyebut, ketika terjadi persoalan di tengah masyarakat, justru tokoh gereja dan adat yang pertama hadir memberikan pendampingan sebelum pemerintah turun menangani situasi.
“Yang pertama hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan adalah gereja dan masyarakat adat. Karena itu mereka harus dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Herlin menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, gereja, dan masyarakat adat akan memperkuat pengawasan sekaligus memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai tujuan. Dengan demikian, berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan keresahan dapat dicegah sejak dini.
Sebagai wakil rakyat, Herlin berharap pelaksanaan Program MBG di Papua tidak hanya berorientasi pada tujuan yang baik, tetapi juga didukung mekanisme pelaksanaan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Harapan kami, Program MBG yang memang bertujuan baik harus diimbangi dengan pelaksanaan yang baik pula. Libatkan pemerintah daerah, gereja, dan masyarakat adat secara langsung agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan program benar-benar membawa manfaat bagi rakyat Papua,” pungkasnya.
Diketahui, Wakil Ketua I DPR Papua Herlin Beatrix Monim saat meninjau lansung Dapur MBG dan Pasien di Puskesmas Depapre di dampingi oleh Dina Laura Rumbiak (Ketua Komisi V DPR Papua), H. Jayakusuma (Wakil Ketua), Dwita Handayani (Sekretaris) dan Anggota, Graha Christie Mambay, Yeyen, Dessy Corazon Giay, Ir. Musa Y. Sombuk. ( Redaksi)
