Jayapura,realitapapua.com — Kepolisian Daerah (Polda) Papua bersama Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menggelar pertemuan di Jayapura pada Kamis, 2 Oktober 2025, untuk membahas penguatan fungsi kepolisian yang humanis di Tanah Papua serta peningkatan citra Polri di mata publik.
Pertemuan yang berlangsung di salah satu cafe di Jayapura ini dihadiri oleh jajaran Polda Papua, Tim Kompolnas, dan perwakilan insan media sebagai mitra strategis. Dari Polda Papua, hadir antara lain Irwasda Kombes Pol. Jeremias Rontini, Kabid Humas Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, dan Auditor Kepolisian Madya Tk III Itwasda Kombes Pol. Sandi Sultan.
Rombongan Kompolnas dipimpin langsung oleh Ketua Tim Mochammad Choirul Anam.
Penekanan pada Polisi Humanis dan Dialog
Ketua Tim Kompolnas, Mochammad Choirul Anam, secara tegas menyoroti pentingnya pendekatan kepolisian yang bercorak sipil, dialogis, dan humanis di Papua.
Menurutnya, wilayah yang sedang bertransisi dengan pembentukan Polda baru sangat memerlukan desain kelembagaan yang menekankan pelayanan masyarakat, bukan semata-mata pendekatan hukum atau kekerasan.
“Di Tanah Papua, polisi harus hadir dengan wajah humanis. Peralatan dan strategi dialog jauh lebih dibutuhkan dibandingkan peralatan tempur, agar tercipta rasa aman dan damai bagi masyarakat,” tegas Anam.
Dalam kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito menyampaikan komitmen Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme humas, memperkuat kolaborasi dengan media, dan menghadirkan strategi komunikasi yang adaptif. “Kami sangat terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari Kompolnas,” ungkapnya, menekankan pentingnya fungsi humas dalam membangun citra, menjaga kepercayaan publik, dan menjamin keterbukaan informasi.
Selain itu, Kompolnas mencatat bahwa Polda Papua cukup aktif menindaklanjuti laporan masyarakat, dengan 4–6 kasus yang telah diproses.
Secara khusus, Kompolnas juga menyerukan penghentian praktik jual beli amunisi yang dianggap merugikan masyarakat dan mengancam stabilitas keamanan di Papua. “Praktik tersebut adalah bentuk pengkhianatan terhadap kemanusiaan dan harus ditindak tegas,” tambah Anam.
Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Polri dan Kompolnas dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik melalui kerja sama dengan media.
( Redaksi)
